Kepatuhan Regulasi
Seluruh kegiatan mengacu pada UU Dana Pensiun, UU P2SK, dan peraturan pelaksanaannya.
Layanan
Peraturan Dana Pensiun
Landasan hukum yang menjadi acuan pengelolaan dana pensiun secara benar, aman, dan akuntabel.
Dasar Hukum
Diatur, diawasi, dan dipertanggungjawabkan
Dapen-PK tunduk pada peraturan perundang-undangan serta pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pengawasan OJK
Pelaporan berkala dan pemeriksaan dilakukan sesuai ketentuan otoritas.
Peraturan Internal
Peraturan Dana Pensiun & pedoman tata kelola menjadi acuan operasional harian.
Regulasi
Peraturan perundang-undangan
Ketentuan eksternal yang mengatur penyelenggaraan program pensiun.
- UU No. 4 Tahun 2023Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)Undang-Undang
- UU No. 11 Tahun 1992Dana PensiunUndang-Undang
- PP No. 76 Tahun 1992Dana Pensiun Pemberi KerjaPeraturan Pemerintah
- POJK No. 27/POJK.05/2018Tata Kelola yang Baik bagi Dana PensiunOJK
- POJK No. 8/POJK.05/2018Penyelenggaraan Usaha Dana PensiunOJK
- POJK No. 3/POJK.05/2015Investasi Dana PensiunOJK
Internal
Peraturan & pedoman Dapen-PK
Acuan operasional yang ditetapkan pendiri dan pengurus Dana Pensiun.
Peraturan Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang
PDP Dapen-PK · Berlaku
Pedoman Tata Kelola & Manajemen Risiko Dapen-PK
Pedoman Tata Kelola · Berlaku
Salinan Peraturan Dana Pensiun dapat diperoleh melalui bagian kepesertaan. Untuk penafsiran resmi atas suatu ketentuan, silakan hubungi Dapen-PK.
Butuh bantuan lebih lanjut?
Tim layanan kepesertaan Dapen-PK siap membantu Anda pada hari dan jam kerja.
Daftar peraturan di atas disusun sebagai contoh acuan. Rujukan resmi beserta nomor dan tahun terbaru akan dipublikasikan pada pemutakhiran berikutnya.